Walikota bodoh! Itulah pernyataan kontroversial Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah 2008-2013, yang dilontarkan kepada salah satu pemimpin daerah tahun 2012. Perseteruan dipicu oleh penolakan si pemimpin daerah itu terhadap perintah gubernur. Titah gubernur untuk menggusur bekas lahan pabrik es Saripetojo di kawasan Purwosari ditentang oleh pemimpin daerah tersebut.
Lalu, apa yang terjadi? Habiskah si pemimpin pemberani itu? Siapa sangka, beberapa tahun ke depan karir sang pemimpin daerah dimaksud kian terbang tinggi. Dari walikota Solo hijrah menjadi Gubernur DKI, dan melejit menjadi orang nomor 1 di bumi pertiwi ini. Dialah Jokowi, presiden RI ke 7.
Perseteruan dalam kancah politik seakan sudah menjadi keniscayaan. Untuk memegang tampuk kekuasaan, dunia politik sepertinya tidak hanya cukup menuntut dedikasi dan pengabdian luar biasa dari sang kandidat. Kontroversi politisi dapat pula menjadi salah satu alat untuk meroketkan namanya hingga kedudukan tertinggi. Namun, sebaliknya, sejarah juga membuktikan bahwa kontroversilah yang akhirnya menghujamkan tokoh politik ke lapisan terbawah hingga namanya dilupakan.
Ceplosan Bibit tak dipungkiri meroketkan nama Jokowi hingga menjadi tokoh politik yang sangat populer. Rakyat justru semakin simpatik dengan Jokowi sehingga tak dinyana gelombang dukunganpun semakin tinggi. Pencapaian itu tentu dengan tetap tidak melepaskan reputasi baik dan prestasi gemilangnya selama menjadi walikota.
Tindakan yang bersifat menekan dari lawan politik, hingga sengaja atau tidak sengja terlontar ucapan-ucapan yang kurang patut, tidak selalu berkonotasikan musibah reputasi bagi pihak yang ditekan. Bisa jadi itu adalah anugerah dalam bentuk yang tak kentara. Peristiwa serupa yang pernah terjadi yaitu menjelang Pemilu 2004.
Saat itu, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus lapang dada menerima kritikan pedas “seperti anak kecil” dari Alm. Taufik Kiemas. Permasalahan mencuat karena Taufik Kiemas tidak setuju dengan sikap SBY yang enggan melepaskan jabatan sebagai Menkopolhukam saat akan mencalonkan diri sebagai presiden.
Apa yang terjadi? Sepertihalnya Jokowi, peristiwa itu seperti menjadi batu loncatan awal bagi SBY untuk terbang ke puncak hingga meraih posisi pemimpin negeri. Simpati rakyat kepada tokoh yang dihujat kian memperkokoh posisi tokoh itu.
Mundur lagi ke belakang, peristiwa Kudatuli (Kudeta dua puluh tujuh juli), yang terjadi tahu 27 Juli 1996, mengingatkan kita bagaimana berdarahnya perseteruan politik. Saat itu, terjadi penyerbuan kantor DPP PDI, yang dikuasai pendukung Megawati Soekarnoputri, oleh pendukung Soerjadi (Ketua PDI versi Kongres Medan). Permasalahan tidak sesederhana karena pergolakan 2 kubu partai tetapi muncul dugaan keterlibatan pemerintah dan aparat dalam pemecah belahan partai dan penyerbuan itu.
Lalu, apa yang terjadi? lagi-lagi Megawati yang berada pada posisi tertekan kala itu justru mampu membalikkan keadaan. Peristiwa itu memanggil simpati rakyat dengan sendirinya hingga mampu mendukung Megawati membentuk partai raksasa PDIP yang kelak melancarkan langkahnya menjadi presiden RI.
Rangkaian cerita di atas hanya sepenggal perjalanan sejarah politik negeri ini. Masih banyak peristiwa serupa lainnya, baik di Indonesia maupun di Negara lain (seperti Nelson Mandela di Afrika Selatan atau Ayatulloh Khomaeni di Iran). Dari peristiwa-peristiwa itu kita dapat menarik pelajaran bahwa seorang pemimpin tidak selalu harus menampilkan sikap populis, sikap teguh terhadap suatu kebenaran yang diyakininyalah yang akan memberikan daya tarik dengan sendirinya.
Tentu tidak semua pemimpin besar lahir karena penganiayaan yang pernah diterimanya. Hasil kerja yang mampu memberikan kebaikan besar bagi rakyatlah yang menjadi kunci utama untuk pemimpin dambaan kita. Ucapan janji surga tidak akan ada artinya tanpa dibuktikan dengan tindakan nyata.
Bagi para pemimpin kita, selamat berkarya untuk Indonesia…
…ask not what your country do for you, ask what you can do for your country (John F. Kennedy).
Artikel pernah dimuat di Kompasiana
Tidak ada komentar:
Posting Komentar